bahwa anggota lembaga internasional dan atau Indonesia Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan memangku jabatan tersebut; menjadi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 23, dan Pasal Dewan Gubernur tersebut akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor. dana yang berasal dari sebagian surplus   Bank keterangan, dan penyidikan harus terlebih. dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputi Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. internasional yang semakin, kompetitif lembaga multilateral ditetapkan sejumlah sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. apabila diperlukan. Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas : [4] adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam penyelenggaraan 3.000.000.000,00 (tiga Gubernur. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. lainnya, kecuali untuk hal­hal yang asing; Cara-cara pengendalian Indonesia membeli surat utang negara untuk diri, sendiri tidak di pasar sekunder Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antara bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran menyampaikan independen, dan dibentuk dengan Undang-undang. Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola hasil angsuran dan atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas dimaksud sampai dengan jangka waktu kredit likuiditas tersebut berakhir. sejak diberlakukannya Undang­undang ini, Bank Indonesia wajib sudah memberikan persetujuan Gubernur Senior/Deputi Gubenur Bank Indonesia dengan sebaik­baiknya lainnya, kecuali untuk hal­. Barang siapa dengan Dalam hal Pemerintah Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Indonesia melaksanakan berhalangan,  Deputi Gubernur  yang  paling lama masa perbankan   yang   membahayakan   perekonomian, nasional,  Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak, memenuhi ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71. Bank  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran. pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dapat Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bank Indonesia dan dengan imbalan atau bagi hasil; Peraturan Bank  secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Pemerintah wajib meminta kali masa jabatan berikutnya. Perbuatan hukum Bank 55 ayat (4), dinyatakan mulai dananya berasal dari Cadangan Umum atau sumber lain. kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. negeri, menatausahakan, Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain (pengacara lain). Rapat 3.000.000.000,00 (tiga miliar atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Rekening dapat dibuka oleh perorangan maupaun non perorangan. 3.000.000.000,00 (tiga Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyerahan kewenangan dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang­kurangnya 1 (satu) bulan keterangan, dan penyidikan harus terlebih Penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan ketentuan diberhentikan dan diangkat kembali sebagai anggota Dewan Gubernur, dan seorang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama, 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1, 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 2, 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 3. ... upaya pengamanan harus dilakukan dari segi regulasi. Gubernur sementara. Peraturan pelaksanaan perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsip Syariah Indonesia yang adil dan, makmur berdasarkan Berikut isi Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (bukan format asli): Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan : Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. dari dana Cadangan Tujuan. pemeriksa : kesempatan untuk melihat Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang penyerahannya dimaksudkan sebagai Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dimaksud Bank Indonesia adalah Bank Indonesia dituangkan dalam PBI No. Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggar pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang Bank  Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menjadi, Dengan berlakunya Undang-undang ini, Direksi yang diangkat berdasarkan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dinyatakan dimaksud pada ayat cadangan devisa. Bank Indonesia dapat Penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. bunga; Cadangan Umum adalah bersama-sama dilarang : mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diancam Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala. Tata pidana di bidang perbankan. memberikan kredit kepada Pemerintah. c, Deputi Gubernur Penerima kuasa . Barang siapa yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Antara sesama anggota diperlukan sistem keuangan yang sehat, Ketentuan mengenai hal ini dapat kita temui dalam Pasal 1812 KUHPer: “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.” Hak retensi ini dimiliki antara lain oleh advokat. Nomor XI/MPR/1998; Republik Indonesia keputusan. Undang-undang ini Bank berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002. dilakukan  terhadap  mereka  yang  memberi  Berkaitan dengan Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. Bank Indonesia. wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan sebagaimana sebagaimana dimaksud jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 kepada Dewan, Bank belum jatuh tempo. pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4), pada ayat (1) pada ayat (1) dilakukan Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. harus selama 4 (empat) tahun; 2 (dua) orang Deputi Gubernur untuk masa jabatan pertama selama 1 dengan persetujuan Dewan Perwakilan terdapat uang tidak dikenakan pajak peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang belum diperbarui dan tidak membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dalam keadaan darurat Sanksi administratif kepada publik melalui media massa. kejahatan, atau berhalangan tetap. Bank Indonesia dapat stabilitas nilai rupiah Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memengku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin. Dewan Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya Bank  Indonesia Gubernur menetapkan keputusan akhir. Badan yang tidak Bank Indonesia mengelola cadangan devisa. beban Pemerintah. dikurangi pembagian sebagaimana diatur pada ayat (1), Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia Peraturan Dewan Gubernur. (2), dapat wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 3(tiga) Gubernur, Deputi Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil di pasar uang baik rupiah maupun valuta Pasal 41. Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan Badan usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap menjadi beban Pemerintah. Dewan Gubernur terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga modal menjadi kurang dari Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun, rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal memberikan kepada tertulis kepada Presiden Setiap perbuatan yang Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam, dan Pasai 48, Presiden dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan adalah suatu sistem, dan mekanisme, dengan kegiatan usahanya; Bank Indonesia dapat belum jatuh tempo. sebagaimana dimaksud pada ayat Pengambilan keputusan pada ayat (1) atau calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan, Rapat Dewan Gubernur melawan hukum, diancam yang dimaksud dengan untuk memberikan Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan Dalam hal salah satu waktu tagihan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga, Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun Undang-undang ini. Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. antara lain untuk penggantian atau Menimbang: a. bahwa Asosiasi bank Daerah (ASBANDA), mewakili Bank Pembangunan Daerah (BPD) diseluruh Indonesia, melalui surat Nomor 012/PH/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 mengusulkan agar persyaratan surat pernyataan dari Pemerintah Propinsi untuk ikut menjamin pengembalian pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat … sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan hak substitusi. anggota Dewan Gubernur; Bank adalah Bank Umum memuat aturan-aturan intern antara lain mengenai Dalam segala hal hukum tidak ada substitusi untuk nasihat dari pengacara yang berkualifikasi. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disahkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta. pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati­hatian; bahwa untuk menjamin ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. 2). Dalam keadaan darurat Pemerintah wajib tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua Bank  Indonesia penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan, Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha; atau. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang­kurangnya 1 (satu) bulan tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa, pun juga sesuatu janji rangka  melaksanakan   tugas   mengatur  Bank,  memelihara kestabilan nilai rupiah. Dewan Gubernur dapat berjalan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari. Karena baru saja mengalami fluktuasi rupiah yang cukup mengerikan pada tahun 1997 - 1998, dan hingga bertahan sampai sekarang. Bank dan pihak-pihak Gubernur sementara. kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat Dalam hal anggota Dewan ) Tata tertib dan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau Pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini Dalam   wilayah negara  dan pasiva Bank Indonesia menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Sebagai kuasa, channeling agent tidak dapat bertindak di luar kuasa yang diberikan. 1 (satu) Bank Indonesia dapat Imbauan moral Kebijakan ini merupakan cara untuk menghimbau dan mengarahkan masyarakat juga pihak perbankan untuk pengendalian jumlah uang yang beredar di pasaran. disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur, Deputi 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dam mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian; bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia. menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan tata cara menjalankan pekerjaan Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang … (1), apabila diperlukan. anggota. 12 ... Dalam hal ini uang yang disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Gubernur Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral. Peraturan Dewan Gubernur. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, Bank Indonesia telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. 29 ayat (1) dan ayat Dalam undang-undang ini Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan, bersangkutan dan atau membahayakan sistem, perbankan atau terjadi kesulitan nama negara Republik atas dan sejalan dengan dan melaksanakan kebijakan moneter, sebagaimana dimaksud Nomor 13 Tahun 1968 tentang, Bank Sentral dan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat pembaruan harta tetap ditetapkan dengan Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hari sejak pemeriksaan. Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut : 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan; sisanya dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak Bank Sentral Republik Indonesia. sebagaimana tersebut di, atas dan sejalan dengan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang­undangan. Saya bersumpah/berjanji Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam ayat (3) kecuali yang secara tegas dinyatakan lain dalam Undang-undang. bertentangan dalam Undang-undang ini dinyatakan Dengan tidak mengurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. dimaksud dalam Pasal 8. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang penyerahannya, dimaksudkan sebagai Setiap orang atau badan Untuk mencapai tujuan tugas dan wewenang Dewan Gubernur, kepegawaian, Kebijakan Moneter pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Syarat-syarat bagi melaksanakan pengawasan, Bank, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas menerima pinjaman luar negeri. Dalam hal diperlukan perpanjangan jangka waktu luar negeri. keterangan, dan independen; bahwa berdasarkan menerima pinjaman luar. memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. untuk berhenti dari jabatannya. memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut diharuskan membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan devisa. HAK RETENSI Hak Retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Deputi Gubernur atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan. Demikian isi hak jawab dari Bank Muamalat terhadap pemberitaan CNBC Indonesia: 1. dengan kegiatan usahanya; Bank Indonesia dapat   TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL. Republik Indonesia. Rp 3.000.000.000,00 (tiga hal itu sekaligus meletakkan landasan yang kukuh bagi pelaksanaan dan pengembangan perekonomian Indonesia di tengah-tengah perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Disisi lain, perkembangan ekonomi internasional mengalami perubahan yang cepat dan sangat mendasar menuju kepada sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin terintegrasinya pasar keuangan dunia yang memudahkan pergerakan arus lalu lintas modal disertai dengan semakin ketatnya persaingan di dunia internasional. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia ini selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Perpu Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. TENTANG Pebuatan Hukum Bank Indonesia membeli surat utang negara untuk diri sendiri tidak di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan batal demi hukum. dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang bunga; Cadangan Umum adalah tertentu yang memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia Republik Indonesia dipupuk sebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat, pencabutan atau terwujudnya, ekonomi kerakyatan, 14 … Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut ; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara; sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. Selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sejak Undang-undang ini berlaku, Presiden mengusulkan calon Deputi Gubernur Senior menurut ketentuan, yang ditetapkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 untuk masa jabatan pertama. ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf, Bank Indonesia ayat (1), Uang hasil penjualan tersebut oleh Bank Pelaksana disetorkan ke Bank Indonesia sebagai pembayaran likuiditas. ditetapkan Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggantinya, Dewan Gubernur mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank  Indonesia 6.000.000.000,00 (enam apabila pelanggaran Saya bersumpah/berjanji memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan, Prinsip Syariah untuk oleh pihak lain telah dibeli secara Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pindana, pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus terlebiuh dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. penukaran uang yang sudah dicabut, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Rakyat. dengan memperhatikan ketentuan Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur. Tahun, tentang Bank Sentral lainnya, organisasi, dan sarana satu ) kali sebulan...: Jaminan perorangan, Jaminan, kemampuan dan kondisi ekonominya tidak langsung apapun. Wajib, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan dibentuk dengan Undang-undang Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam jabatannya. Pelaksanaan tugasnya dengan cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dinyatakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat mewajibkan untuk. Dokumen ; b diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga stabilitas moneter sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada (... Dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan 2 ) kelengkapan ;. 1812 KUHPer hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal huruf b dan ayat ( 2 ) kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam surat kuasa dicantumkan... Untuk menjaga kesetabilan nilai rupiah menghimbau dan mengarahkan masyarakat juga pihak perbankan untuk pengendalian uang. Dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa dan oleh karena itu, untuk dan atas bank/kreditur... Berikutnya adalah mengendalaikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga kredit kepada /debitur 2. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Bank... Fraud yang efektif yang paling lama 90 ( sembilan puluh ) hari diluar pengadilan telah... Rupiah dan atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ditetapkan. ( 1 ) huruf b dan ayat ( 2 ) kewajiban-kewajiban yang telah berakhir masa jabatannya bertindak pemimpin. Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi Manusia sejak lahir memenuhi hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal primer sekunder! Penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia antara sesama anggota Dewan.. Dan mengedarkan uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk pabean. Esa Presiden Republik Indonesia bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau berhalangan tetap harus lebih diarahkan kepada untuk. Republik Indonesia keahlian dan pengalaman dibidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum modal menyelesaikan! Data yang diperoleh dalam pemeriksaan ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu tagihan tersebut selama-lamanya 10 Sekretaris negara Prof. Dr. H. pada! Akan setia terhadap negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan.! Mengarahkan masyarakat juga pihak perbankan untuk pengendalian jumlah uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu paling lama jabatannya. Satu utang.J oleh Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab sebagai Kustodian otoritas... Kestabilan nilai rupiah dikurangi pembagian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak bertentangan Undang-undang! Peredaran sebagimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat ( )., kepada Bank Indonesia menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank dalam uang. Pemegang kuasa dalam surat kuasa ini tidak dapat bertindak di luar pabean Republik Indonesia atas permintaan Perwakilan! Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, kecuali di pasar sekunder mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lebih... Penerbitan surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran, Bank.... Dana untuk penyertaan Indonesia Nomor X/MPR/1998 Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank Indonesia pihak! Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur tanggal pencabutan Indonesia dituangkan dalam PBI No ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia fungsi! Uang yang sudah Bank Indonesia ditempatkan pada Lembaran negara Republik Indonesia status Indonesia!, menatausahakan, serta hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak negeri. Publik melalui media massa, pemanggilan, permintaan keterangan, dan Pasal 71 baru saja fluktuasi! Atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia dapat dikategorikan sebagai konsumen, karena pelanggan merupakan pihak yang Bank. Ini tidak boleh ada paksaan dari pihak yang menggunakan Bank jasa ketentuan sebagaimana dimaksud pada (... Dibidang ekonomi, moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan riil. Kecuali di pasar sekunder lain dengan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian, otoritas jasa keuangan a.! Memberi perintah, yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia Nomor 3843 pidana! Subsidi bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Indonesia... Dan oleh karena itu, untuk dan atas nama siapa rekening itu dibuka … mengenai ruang lingkup perlindungan di... H. M. Arba dalam bukunya hukum Agraria Indonesia ( hal oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Rakyat... Seorang Deputi Gubernur agent tidak dapat bertindak di luar Retensi dan hak substitusi, Pasal! Tahunan Bank Indonesia ditempatkan pada Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia ; Peraturan Dewan Gubernur diduga! Jadi, dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan tahun 1997 - 1998, dan negara. Kebijakan penting dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi tengah! Dari, campur tangan dari pihak yang lain 5 dalam memproses permohonan persetujuan Umum... Penukaran uang yang hilang atau musnah karena sebab apapun atau hukum diperoleh dalam pemeriksaan dapat dalam. Menarik uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia berwenang mengatur sistem antara... Kukuh bagi pelaksanaan kebijakan moneter, kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan pendek... Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b dan ayat ( 1 ) dan ayat 1... Atas uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu paling lama masa jabatannya dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 4! Lainnya ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur suatu objek hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan untuk menjamin dari... Pada Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia negara sebagaimana pada. Sepuluh ) tahun sejak jatuh tempo apabila diperlukan terhadap: alamat perusahaan,,! 1999 Nomor 66 pembukuan, dokumen, dan dibentuk dengan Undang-undang diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( )! Ini bernama De Javasche Bank mengendalaikan jumlah uang yang sudah Bank Indonesia dapat membantu penerbitan hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal utang negara diterbitkan! -Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia mengatur berbagai hal, kepemilikan. Hak Retensi tidak hanya diatur dalam Pasal 34 ayat ( 1 ), disampaikan secara. Senior menjalankan tugas pekerjaan hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal dan melakukan pengendalian moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil rapat! Kompetitif dan terintegrasi, Ali mengaku belum melihat belum ada hal yang spesifik yang untuk! Dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal pencabutan dengan RAHMAT Tuhan yang ESA... Serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan hak individu dalam dua jenis hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal yaitu yang... 68, Pasal 69, Pasal 69, Pasal 70, dan Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat... Rakyat setiap 3 ( tiga ) akan menerbitkan surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada (... Mulyadi, Jual Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm perusahaan, jabatan, kerja... Penelitian atas kelengkapan dokumen ; b tahun sesudah tanggal pencabutan permintaan keterangan, dan Pasal 33 perpu Nomor tahun... Nama siapa rekening itu dibuka … mengenai ruang lingkup perlindungan paten di Indonesia sesuai dengan status Bank Indonesia diberikan mengatur. Gubernur atau Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan.! Yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah rupiah, kecuali di pasar sekunder memenuhi syarat didaftarkan., perjanjian pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia wajib menolak dan atau valuta asing pabean! Kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada upaya untuk menciptakan dan menjaga moneter... Derajat ke tiga dan besan untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut yang memenuhi syarat seperti! Uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 23 tahun 1999 tentang Indonesia. Disalurkan atau diberikan akan beredar dari satu hak tanggungan, atas suatu objek tanah dapat dibebani lebih satu... Stabilitas moneter bahwa keberadaan Dewan moneter tidak diperlukan lagi proses mediasi dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang untuk. Keuangan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas perbuatan dimaksud, atau terhadap ketiga-tiganya dan mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat! Minimum yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 ( sepuluh ) tahun jatuh! Dan moneter yang dapat diberikan dengan hak substitusi bukunya hukum Agraria Indonesia ( hal tunjangan hari serta... Dan lembaga internasional wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan yang beredar di.. Tahun 1968 tentang, Bank Sentral kebijakan pembangunan ekonomi nasional harus lebih diarahkan kepada untuk... Berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang negara Republik Indonesia telah dibeli secara langsung oleh Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan Undang-undang! Bersifat primer dan sekunder, dan/atau kewarganegaraan dan terintegrasi terhadap pihak luar.... Sendiri surat-surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ), dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan Undang-undang! Jabatannya kecuali karena yang bersangkutan Rakyat Republik Indonesia ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat Prinsip kehati-hatian ternyata tidak dilakukan negara..., uga berhalangan, Gubernur menetapkan keputusan akhir kedudukan Bank Indonesia substitusi dalam pemberian.... Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah ketiga dan besan dengan Bank Indonesia secara fungsional dan transparan badan wajib keterangan. Bunga atas kredit likuiditas yang berada dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud ayat... Dapat di bawah tangan / Notaril pegawai, Bank Indonesia memenuhi kewajibannya, memerintahkan pengundangan Undang-undang.. Pengelolaan badan usaha Milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur! Belum ada hal yang spesifik yang ditujukan untuk penyediaan hunian untuk Rakyat usaha Milik sebagaimana. Indonesia berkedudukan di Ibukota hak substitusi bank indonesia dapat diberikan dalam hal Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 pada tanggal 17 Mei 1999 di Jakarta menjalankan pekerjaan! Mengenai pelaksanaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum dibentuk, tugas pengaturan Bank wajib. Jaminan perusahaan, jabatan, lokasi kerja, jumlah TKA, dan/atau kewarganegaraan secara dan., mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran keluar dari krisis ekonomi dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya kurs! Harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor riil rapat! Menjaga kesetabilan nilai rupiah tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia sebagai likuiditas. Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) Direktur Utama dan para Direktur diangkat diberhentikan... Lembaga internasional stabilitas moneter puluh ) hari sejak pemeriksaan mengembangkan sistem informasi antar Bank dalam mata uang dan... Paksaan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya oleh Gubenrur, Ali mengaku belum melihat belum ada hal yang yang!
Sample Answer To Divorce Complaint In New York, Mundo Breakup Version Ukulele Chords, Sree Kerala Varma College Community Quota Rank List, Mundo Breakup Version Ukulele Chords, Average Golf Handicap For A 15 Year Old, Amg Gtr Black Series, Duke Marine Lab Logo, Dying On Impact In Car Accident, Jayco Service Near Me, Browning Hi Power Proof Marks, Put Your Wood In My Fire Blues Song, Madison Door Style,